Masyarakat diperas, Dewan Adat Papua kembali tarik sumbangan wajib.

ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Onesimus Banundi

Sungguh busuk apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Separatis Papua ini, tanpa merasa bersalah mereka menarik dana sumbangan wajib kepada para anggotanya. NRFPB melalui Dewan-dewan Adat nya telah menarik sumbangan wajib kepada anggota Dewan Nasional Papua.

Jayapura-Rabu (25/1) telah ditemukan surat resmi dari Dewan Adat Mamta Tabi di daerah kp Sabron Distrik Sentani. Surat tersebut ditandatangani oleh ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Onesimus Banundi pada tanggal 20 Januari 2017.

Inti isi dari surat tersebut adalah penarikan dana sumbangan wajib DNP, tidak tanggung-tanggung jumlah dana wajib yang akan ditarik adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala anggota. Sungguh sangat tidak dapat dipercaya, mereka dengan tega menarik dana sebesar itu kepada para anggotanya. Padahal yang kita ketahui bahwa tidak semua dari anggota DNP adalah orang yang berada, bahkan sebagian besar adalah pengangguran. Selama ini anggota DNP dapat mengikuti semua kegiatan NRFPB dikarenakan mayoritas dari mereka tidak ada pekerjaan dan kegiatan.

Dana wajib sebesar satu juta rupiah ini pasti sangat memberatkan, bagi anggota yang mempunyai pekerjaan sekalipun pasti akan sulit membayarnya. Terlebih mereka harus membiayai keluarga masing-masing. Tanpa belas kasihan mereka tidak menerima alasan dan memerintahkan wajib mengumpulkan pada tanggal 7 Februari 2017 besok.

Hal yang paling membingungkan adalah alasan yang mereka sampaikan untuk peruntukan dana tersebut. Di dalam surat itu mereka menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Diplomat dan tim Pengacara Hukum Internasional serta Gereja-gereja Pasifik dalam upaya kampanye mereka di dunia Internasional. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan NRFPB itu tidak pernah terdengar sama sekali, tidak ada satupun fakta tertulis maupun dokumentasi kegiatan mereka. Dengan membawa nama “internasional” mereka membohongi masyarakat Papua yang ada di Indonesia, karena dengan begitu masyarakat Papua tidak dapat mengikuti dan mengetahui kegiatan pasti mereka di luar negeri.

Bukti terkuat dari kebohongan kegiatan mereka di luar negeri adalah terungkapnya kebohongan induk organisasi mereka (ULMWP). Banyak nya berita tentang perjuangan Benny Wenda cs di luar negeri untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG ternyata adalah Hoax. Setiap berita yang mereka sebarkan berhasil ditepis oleh Kemenlu RI, bahkan berita tentang KTT MSG yang akan dilaksanakan sebenarnya tidak pernah ada. Itu semua hanya akal-akalan Benny Wenda cs untuk menyerap dana dari Papua untuk kebutuhan hidup mereka di luar negeri.

Sadarlah wahai saudaraku masyarakat Papua... sampai kapan kita terus dan mau dibohongi...