Membuka Kisah Aborigin yang Diperlakukan Sebagai Hewan

Queensland - Komunitas pribumi di pulau Palm Island Queensland, Australia, akan tampil dalam dokumenter sejarah mengenai salah satu aspek kolonisasi yang tak banyak diketahui. Dokumenter tersebut membuka kisah orang Aborigin yang dipertontonkan bersama binatang antara abad 19 dan awal abad 20.

Sekitar 20 orang Aborigin diambil paksa dari Australia Utara saat itu untuk dipamerkan bersama binatang dalam apa yang disebut sebagai Human Zoo.

Bersama ribuan orang Aborigin lainnya, mereka dipajang berkeliling Eropa dan Amerika setidaknya sampai tahun 1940.

Saat ini komunitas Palm Island telah mendapatkan kembali sisa-sisa tengkorak salah seorang nenek moyang mereka itu.

Tetua masyarakat setempat, Walter Palm Island, merasa sangat istimewa melihat sisa-sisa nenek moyang, yang ditemukan di Amerika Utara, kembali ke kampung sendiri.

"Silsilah ayah saya menunjukkan ada seorang paman meninggal di sirkus di Amerika... rasanya seperti teka-teki untuk memahami semua ini," katanya.

"Melihat foto dan gambar para leluhur ini, saya bisa merasakan sakit dan penderitaan dari ekspresi wajah mereka. Dan bagaimana terhinanya mereka," ujar Walter.

"Mereka kehilangan harga diri dan kepercayaan diri mereka sebagai manusia. Mereka diperlakukan sebagai binatang," tambahnya.

Leluhur Walter meninggal di akhir abad ke-19 - dia salah satu dari sekitar 35.000 orang yang dipamerkan di kebun binatang antara tahun 1800-an dan Perang Dunia II.

"Mereka ditampilkan sebagai kanibal. Pemakan manusia. Missing link antara manusia dengan monyet. Untuk penonton yang mencari eksotisme dan sensasi dari sesuatu yang tak diketahui," katanya.

Kini seorang sinematografer Australia, Philip Rang, mengerjakan film dokumenter yang melacak kisah orang-orang Aborigin tersebut. Dia baru saja kembali dari syuting di Palm Island.

Dia mengatakan ada sekitar 20 orang Aborigin diambil dari Palm Island dan Ingham di Queensland utara.

"Benar-benar menakjubkan, betapa sedikit yang diketahui tentang hal ini," kata Rang. "Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka dibujuk, katakanlah oleh orang kulit putih yang culas."

"Pertama mereka dikumpulkan di Townsville lalu dibawa ke Sydney. Supaya mereka tidak akan melarikan diri, pakaian mereka dilucuti lalu dinaikkan ke perahu," tuturnya.

Seorang anak Aborigin yang merupakan bagian dari 20 warga Aborigin dari Australia Utara yang dijadikan penghuni kebun binatang dan dibawa keliling Eropa dan Amerika. (Foto Kiriman: The Human Zoo)

Bukan film politik

Kebun binatang Human Zoo itu memamerkan orang-orang dari Afrika, Pasifik dan Asia.

Menurut Rang, hal itu merupakan pembenaran untuk kolonisasi.

"Mereka dibawa ke tempat-tempat yang jauh dan bilang, lihat apa yang kami temukan. Kami bukan cuma menemukan rempah-rempah, bumbu dan bahan baku, tapi juga menemukan orang-orang ini," katanya.

Salah satu sutradara dokumenter tersebut, Bruno Victor-Pujebet, berharap film ini akan mencegah pengulangan sejarah.

"Kami memiliki banyak gambar, foto dan film-film lama. Perlu memberikan konteks sejarah kepada publik," katanya.

"Itu merupakan cara membenarkan dominasi dunia. Orang-orang ini adalah korban dari hal itu. Kita tidak ingin membuat film politik, kami hanya ingin memberikan fakta dan menceritakan kisah mereka yang benar-benar terlupakan," jelas Victor-Pujebet.

Bagi Walter Palm Island, film dokumenter ini merupakan kesempatan bagi warganya membangun semacam identitas yang lebih besar.

"Sejarah Aborigin Australia belum tersampaikan. Begitu pula nasib masyarakat pribumi Australia dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka," katanya.

Film dokumenter The Human Zoo akan ditayangkan pertama kali di Prancis pada Juni 2017 mendatang.

Diterbitkan Pukul 12:00 AEST 30 Januari 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.

Artikel asli

Tolak Petisi Online Kemerdekaan TPN/OPM di Perbatasan RI-PNG

Puluhan masyarakat Papua di kampung Skow, Perbatasan RI-PNG menggelar penolakan terhadap petisi online yang disebarkan kelompok separatis OPM pimpinan Benny Wenda yang sempat beredar pada 25 Januari 2017.

Petisi online tersebut sengaja dibuat oleh Benny Wenda di London agar menimbulkan kekacauan di tanah Papua dan berharap hal tersebut dapat dilihat oleh dunia Internasional sebagai kegagalan pemerintah.

Namun hal tersebut ditolak mentah oleh sekelompok masyarakat Papua dan BMP Kab. Keerom dipimpin oleh Bpk. Herman A. T Yoku yang dilakukan sekitar 200 meter dari markas OPM di Victoria, Papua New Guinea, Jumat (27/1).

Ketua BMP Kab. Keerom, Herman A. T Yoku (mantan aktivis OPM)

“Kami menolak segala kegiatan OPM, termasuk petisi online kemerdekaan Papua karena Papua merupakan bagian dari NKRI yang sah dan diakui dunia internasional,” tegas Herman Yoku (mantan aktivis OPM) saat memimpin jalannya aksi.

Masyarakat Papua sudah tidak mau ditipu-tipu lagi dengan janji-janji dari segelintir orang yang memberikan cerita dongeng tentang Papua merdeka.

“Stop tipu-tipu rakyat Papua, kami sudah merdeka, NKRI Harga Mati,” katanya.

Masyarakat perbatasan RI-PNG mengajak seluruh masyarakat Papua agar tidak terpancing oleh hasutan separatis yang menyuarakan kemerdekaan karena hal tersebut hanya kepentingan segelintir orang saja.

Artikel asli

DAP dan PETAPA dukung KNPB Wamena pindah Sekretariat, Polisi SIAGA!!!

Merasa setiap kegiatannya dapat digagalkan oleh aparat Keamanan, KNPB Wamena akan pindah sekretariat. Sekretariat KNPB Wamena yang semula berlokasi di jalan irian atas (belakang tongkonan) akan pindah ke kampung Abusa Distrik Kurulu. Perpindahan sekretariat KNPB tersebut rencananya akan didukung dan dibantu oleh DAP dan PETAPA.

Wamena-Aparat kepolisian dibawah pimpinan Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba nampak melakukan persiapan dan meyiagakan personelnya. Pasalnya telah didapatkan informasi mengenai rencana perpindahan Sekretariat KNPB Wamena yang semula berlokasi di jalan irian atas (belakang tongkonan) ke kampung Abusa Distrik Kurulu pada hari ini sabtu tanggal 29 Januari 2017.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba

“Kami telah menyiagakan personel di Polres dan menempatkan tim di beberapa titik untuk antisipasi rencana perpindahan mereka (KNPB Wamena). Begitu ada tanda-tanda pergerakan mereka, seperti biasa kita akan sergap dan tangkap, kemudian kita akan bawa orang dan barang buktinya ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut” AKBP Yan Pieter Reba menjelaskan.

Informasi mengenai perpindahan ini didapatkan ketika salah seorang anggota polres yang sedang Patroli di Kampung Maplima mencium kegiatan aneh yang dilakukan oleh sekelompok orang Asli Papua di Honay Adat suku Lapago Kantor DAP wilayah Lapago pada hari jumat (27/1) yang lalu.

Menurut keterangan dari anggota tersebut, pada hari itu sekitar pukul 10.00 s.d 12.30 WIT telah dilaksanakan pertemuan tertutup antara Pihak DAP, Petapa dan KNPB. Pada pertemuan itu terlihat Sdr Rince Asso (Kepala Suku wilayah Lapago selaku pimpinan rapat) dan Amos Wetipo (Ketua PETAPA Wamena) beserta para simpatisannya. Dilihat dari komposisi rapat tersebut, DAP dan PETAPA akan mendukung dan membantu pelaksanaan perpindahan Sekretariat KNPB hari ini.

Amos Wetipo (Ketua PETAPA Wamena)

Beberapa hari sebelumnya, Simpatisan KNPB Wamena telah melakukan aksi penggalangan dana dengan meminta-minta kepada pedagang masyarakat asli Papua di Pasar Misi Wouma. Kegiatan penggalangan dana tersebut dilakukan untuk menutupi biaya perpindahan Sekretariat KNPB ke kampung Abusa. Menurut penuturan salah satu pedagang di Pasar Misi Wouma, sudah sejak hari minggu (22/1) kemarin banyak simpatisan KNPB Wamena yang datang ke Pasar Misi Wouma.

“Sudah banyak laporan dan bukti yang kita terima, aktivitas KNPB Wamena sangat meresahkan masyarakat. Kita akan tangkap mereka dan mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat di Wamena” Yan Pieter Reba menegaskan.

KNPB dalam kondisi genting!!!

Hasil rapat evaluasi kinerja kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tahun 2016 yang digelar di Kantor Sekretariat KNPB Pusat, Asrama Unit 6 Uncen, Waena, beberapa waktu lalu ricuh memperdebatkan 4 aspek dalam organisasi KNPB.

14 Aktivis KNPB ditangkap dan dibawa ke Polres Manokwari

Dalam hasil rapat tersebut, banyak menilai bahwa KNPB saat ini sedang mengalami perpecahan. Dimana perpecahan yang pertama yakni :

1) Bentrokan antara Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dengan Ketua Umum PNWP, Buchtar Tabuni, dimana dari penilaian Buchtar Tabuni bahwa KNPB dibawah pimpinan Victor Yeimo sudah keluar dari prinsip KNPB terdahulu, sehingga PNWP dan KNPB menyatakan berjalan dengan sendiri-sendiri.

2) Pecahnya perjuangan TPN-OPM dimana TPN OPM dan organisasi perlawanan lain saling  memperdebatkan masalah konflik internal.

3) Pecahnya 3 pilar perjuangan Papua Merdeka; TPN OPM, NRFPB dan ULMWP

4) Adanya pengkhiatan dalam diri organisasi maupun tokoh politik Papua yang menyatakan dirinya bukan bangsa Melanesia.

Dari berbagai rentetan masalah internal hingga masalah ditolak dan tidak diterimanya ULMWP untuk masuk menjadi anggota MSG ini, masyarakat Papua semakin sadar bahwa kelompok-kelompok ini tidak pantas lagi berada di tanah Papua, sebab selama ini perjuangan mereka telah gagal dan ditambah dengan perpecahan didalamnya.

Selama ada KNPB, ULMWP dan kelompok lainnya di Papua, Terlihat jelas. Sama sekali tidak memberikan sumbangsih apa-apa bagi kebaikan dan kemakmuran masyarakat Papua melainkan hanya menghambat pembangunan perekonomian di Papua yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah dan memperburuk keadaan sosial masyarakat Papua.

Sementara itu, kegiatan KNPB saat ini hanya meminta uang sumbangan di pinggir jalan dengan dalih untuk perbaikan jalan atau donasi sukarela dari masyarakat Papua yang pada kenyataannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok KNPB yang memang pada dasarnya uang yang terkumpul digunakan untuk pesta miras oleh para anggota KNPB yang hanyalah sekumpulan orang-orang pengangguran.

Artikel asli

Masyarakat diperas, Dewan Adat Papua kembali tarik sumbangan wajib.

ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Onesimus Banundi

Sungguh busuk apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Separatis Papua ini, tanpa merasa bersalah mereka menarik dana sumbangan wajib kepada para anggotanya. NRFPB melalui Dewan-dewan Adat nya telah menarik sumbangan wajib kepada anggota Dewan Nasional Papua.

Jayapura-Rabu (25/1) telah ditemukan surat resmi dari Dewan Adat Mamta Tabi di daerah kp Sabron Distrik Sentani. Surat tersebut ditandatangani oleh ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Onesimus Banundi pada tanggal 20 Januari 2017.

Inti isi dari surat tersebut adalah penarikan dana sumbangan wajib DNP, tidak tanggung-tanggung jumlah dana wajib yang akan ditarik adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala anggota. Sungguh sangat tidak dapat dipercaya, mereka dengan tega menarik dana sebesar itu kepada para anggotanya. Padahal yang kita ketahui bahwa tidak semua dari anggota DNP adalah orang yang berada, bahkan sebagian besar adalah pengangguran. Selama ini anggota DNP dapat mengikuti semua kegiatan NRFPB dikarenakan mayoritas dari mereka tidak ada pekerjaan dan kegiatan.

Dana wajib sebesar satu juta rupiah ini pasti sangat memberatkan, bagi anggota yang mempunyai pekerjaan sekalipun pasti akan sulit membayarnya. Terlebih mereka harus membiayai keluarga masing-masing. Tanpa belas kasihan mereka tidak menerima alasan dan memerintahkan wajib mengumpulkan pada tanggal 7 Februari 2017 besok.

Hal yang paling membingungkan adalah alasan yang mereka sampaikan untuk peruntukan dana tersebut. Di dalam surat itu mereka menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Diplomat dan tim Pengacara Hukum Internasional serta Gereja-gereja Pasifik dalam upaya kampanye mereka di dunia Internasional. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan NRFPB itu tidak pernah terdengar sama sekali, tidak ada satupun fakta tertulis maupun dokumentasi kegiatan mereka. Dengan membawa nama “internasional” mereka membohongi masyarakat Papua yang ada di Indonesia, karena dengan begitu masyarakat Papua tidak dapat mengikuti dan mengetahui kegiatan pasti mereka di luar negeri.

Bukti terkuat dari kebohongan kegiatan mereka di luar negeri adalah terungkapnya kebohongan induk organisasi mereka (ULMWP). Banyak nya berita tentang perjuangan Benny Wenda cs di luar negeri untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG ternyata adalah Hoax. Setiap berita yang mereka sebarkan berhasil ditepis oleh Kemenlu RI, bahkan berita tentang KTT MSG yang akan dilaksanakan sebenarnya tidak pernah ada. Itu semua hanya akal-akalan Benny Wenda cs untuk menyerap dana dari Papua untuk kebutuhan hidup mereka di luar negeri.

Sadarlah wahai saudaraku masyarakat Papua... sampai kapan kita terus dan mau dibohongi...

ULMWP terbukti tipu-tipu, Benny Wenda bohongi masyarakat Papua lagi dengan bentuk Pemerintahan Transisi

Dilihat dari pola yang dilakukan oleh ULMWP, nampaknya Benny Wenda dan Victor Yeimo telah terdesak dengan tekanan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian yang selalu menggagalkan setiap aksi demonstrasi mereka dan juga pihak kementerian Luar Negeri yang selalu memberikan pelurusan fakta terhadap kebohongan-kebohongan mereka.

Benny Wenda

Awalnya Benny Wenda di luar negeri selalu menghembuskan berita dan upayanya melakukan Diplomasi tingkat Luar Negeri untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG. Selanjutnya Victor Yeimo sebagai eksekutor di dalam negeri memerintahkan KNPB wilayah untuk membuat demo-demo di tanggal tertentu untuk mendukung ULMWP menjadi anggota MSG. Agar terlihat seperti nyata dan bukan kebohongan, mereka melakukan demo-demo di tanggal yang memang akan dilaksanakan pertemuan MSG maupun pertemuan tingkat luar negeri yang beranggotakan negara-negara MSG tersebut seperti Rapat PBB dan Pertemuan Menteri Luar Negeri.

Baca : KNPB dan ULMWP tipu-tipu lagi, ini buktinya!!! dan tidak ada tempat bagi ULMWP menjadi anggota penuh MSG

Tetapi usaha mereka di atas selalu dipatahkan oleh pihak pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia selalu melakukan Pelurusan fakta mengenai setiap agenda yang dilakukan di Luar Negeri seperti Pertemuan MSG, Konferensi PBB dan Pertemuan Menteri Luar Negeri sedunia. Dengan dibantu dengan keterangan dengan Kedutaan Besar RI di Luar Negeri di mana katanya terdapat sekretariat ULMWP dan kegiatannya berlangsung (London), setiap propaganda dan kebohongan kegiatan Benny Wenda di Luar negeri berhasil dipatahkan dan dibuktikan kebohongannya.

Victor Yeimo

Victor Yeimo yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan demo di dalam negeri dengan bendera KNPB pun kian terdesak. Pasalnya aparat kepolisian sudah mulai aktif dan progresif menangani aksi mereka. Secara kekuatan hukum KNPB merupakan organisasi yang tidak terdaftar di kesbangpol sehingga tidak mendapatkan ijin dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun. Secara prosedural aturan perijinan menyampaikan pendapat pun KNPB tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian, sehingga tidak ada satu pun alasan untuk membiarkan KNPB melaksanakan demo di wilayah Papua.

Aparat Keamanan Razia Kantor KNPB

Aparat kepolisian selalu membubarkan aksi demo yang dilakukan KNPB baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan. Aparat kepolisian bertindak sesuai prosedur, apabila massa tidak membubarkan diri setelah mendapat peringatan, maka pihak kepolisian berhak untuk membubarkan secara paksa bahkan dapat menangkap dan menahan oknum yang dianggap sebagai provokator untuk diperiksa.

baca : Ketua KNPB Konsulat Manado diancam penjara seumur hidup

Dalam demo KNPB tanggal 19 Desember 2016 lalu, banyak dilakukan penahanan terhadap aktivis KNPB wilayah oleh pihak kepolisian. Konflik internal dalam tubuh KNPB pun bergejolak, karena KNPB Pusat pimpinan Victor Yeimo tidak memberikan bantuan atas penahanan mereka, bahkan Victor Yeimo berangkat ke Vanimo untuk menghadiri pertemuan MSG yang nyata-nyata telah diketahui bahwa itu bohong dan pertemuan itu tidak ada. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya kekecewaan dan ketidakpercayaan KNPB wilayah terhadap Victor Yeimo dan menganggap dirinya tidak bertanggungjawab dan melarikan diri dari masalah.

baca : Victor Yeimo akan diganti, dan KNPB Wamena kecewa, mereka tentang dan lawan ULMWP

Berdasarkan kejadian di atas, Benny Wenda dan Victor Yeimo merencanakan taktik baru untuk tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat Papua yang tertipu dan melanjutkan kebohongan mereka. Dengan dalih ULMWP sudah tidak bisa dimasukkan menjadi anggota MSG karena harus berbentuk negara, maka Benny Wenda mengusulkan untuk dibentuk negara atau Pemerintah Transisi. Dan tentunya Benny Wenda juga mencalonkan diri sebagai Presiden untuk memuluskan rencananya, juga untuk menyelamatkan Victor Yeimo dari konflik Internal di KNPB dengan cara mengangkatnya menjadi wakil presiden mendampingi dirinya.

baca : mau bentuk pemerintahan transisi??? apalagi kebohongan Benny Wenda kali ini...

Sudah jelas kebohongan demi kebohongan yang telah dilakukan Benny Wenda dan Victor Yeimo dalam memperalat masyarakat Papua demi kepentingan pribadinya sendiri. Sudah banyak korban jiwa, waktu, tenaga, dan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat Papua yang tertipu dengan alasan “Papua Merdeka” di wilayah Papua untuk kesenangan Benny Wenda dan Victor Yeimo di luar negeri. Sudah banyak keringat, uang, waktu bahkan darah masyarakat Papua untuk senyum Benny Wenda dan Victor Yeimo di luar negeri.

Buka mata kita, jangan sampai tertipu oleh Benny Wenda dan Victor Yeimo. Justru merekalah yang menjadi pemecah kita masyarakat Papua. Sesama orang Papua menjadi saling bertengkar, suku satu dengan suku yang lain, masyarakat pantai dengan gunung. Papua sudah merdeka, mari kita bersatu, membangun papua dalam binkai NKRI. Jangan tertipu dengan kebohongan ULMWP, KNPB, Benny Wenda dan Victor Yeimo. Sadarlah wahai saudaraku masyarakat Papua.

Pejuang Wanita Papua Herlina ''Pending Emas'' Tutup Usia

Pejuang pembebasan Irian Barat (Papua saat ini), Herlina Kasim atau Herlina Pending Emas, tutup usia di Jakarta, pada Selasa malam (17/1), di usia 75 tahun. Menurut petugas RSPAD Gatot Subroto, tempat Herlina dirawat, pejuang Trikora itu menghembuskan napas terakhir pada pukul 22.45 WIB, dan jenazahnya kini berada di rumah duka rumah sakit kepresidenan tersebut.

Jenazah satu-satunya perempuan sukarelawan operasi pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda tahun 1961-1963 itu akan dimakamkan di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu siang.

"Ibu sudah mengamanahkan demikian. Beliau tidak mau disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta," kata Rigel Wahyu Nugroho, anak laki-laki Herlina, kepada Antara, di rumah duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu dinihari (18/1).

Menurut Rigel, jenazah penerima penghargaan Pending Emas dari Presiden Soekarno itu, sudah dirawat di rumah sakit selama 13 hari terakhir karena penyakit komplikasi. "Pada pukul 22.15 WIB (Selasa) dokter menyatakan bahwa ibu sudah tidak bisa diselamatkan," kata Rigel.

Bung Karno menganugerahi Herlina Pending Emas, berupa sabuk emas seberat setengah kilogram serta uang Rp10 juta, atas jasa Herlina yang turut bergerilya dalam Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora merupakan operasi oleh relawan sipil dengan tugas penyusupan dan penyerangan terbuka di sejumlah wilayah strategis Papua.

Operasi Trikora merupakan pelengkap operasi Mandala, yang dilakukan satuan militer di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto.

Dalam operasi Trikora, Herlina ditugaskan bersama 20 sukarelawan sipil lain di hutan-hutan Papua, yang saat itu masih bernama Irian Barat. Dia adalah satu-satunya perempuan di antara ratusan relawan yang terbagi menjadi 10 kompi.

Sebelum mendaftarkan diri dalam operasi Trikora, Herlina adalah seorang jurnalis di Maluku, yang dikenal punya hubungan dekat dengan satuan militer setempat.

Atas keberaniannya sebagai perempuan gerilyawan itulah Soekarno memberi penghargaan Pending Emas.

Namun, dia kemudian mengembalikan penghargaan itu kepada negara untuk menunjukkan niat tulusnya membebaskan Papua. "Ibu mengembalikan penghargaan itu karena memang niatnya tulus berjuang untuk kemerdekaan Papua," kata Rigel.




Artikel asli

Ketua KNPB Konsulat Manado diancam Penjara Seumur Hidup

Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Manado

Proses penyidikan aparat Polresta Manado terkait empat mahasiswa Papua yang disangka makar terus berlanjut. Hiskia Meage yang juga pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Manado dijerat Pasal 106 KUHP tentang makar dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Penahanan keempat tersangka makar kini diperpanjang 40 hari. “Diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 9 Januari hingga 17 Februari. Ini sudah mengacu pada aturan yang berlaku,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Edwin Humokor, Kamis, 19 Januari 2017.

Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Edwin Humokor

Edwin mengatakan, perpanjangan masa tahanan itu berkenaan dengan penyidikan kasus mengingat berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manado.

Sesuai alasan penangkapan, Hiskia dan ketiga rekannya, masing-masing WM alias Wiliam, EU alias Emanuel dan PH alias Panus disangka makar karena memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Penangkapan terhadap Hiskia dan rekan-rekannya bermula pada 19 Desember 2016. Mereka ditangkap saat berorasi di kantor DPRD Provinsi Sulut. Sementara, lainnya diamankan saat masih berada di asrama Papua di kelurahan Bahu, Manado.

Saat itu, puluhan mahasiswa Papua ikut terjaring dan ditahan. Namun, keterlibatan terhadap sangkaan makar mengerucut pada Hiskia dan tiga warga Papua lainnya.

Artikel asli

KNPB wilayah tidak ikut rapat, Victor Yeimo akan diganti.

 

Dalam rapat PRD dan KNPB se-Papua, Victor Yeimo diusulkan diganti, bahkan beberapa KNPB wilayah menyatakan tidak hadir dalam rapat tersebut sebagai ungkapan kekecewaan atas kelakuan KNPB Pusat terutama Victor Yeimo yang lepas tangan dan tidak membantu KNPB wilayah pasca demo tanggal 19 Desember 2016 lalu.

Telah didapatkan beberapa informasi terkait perkembangan kegiatan KNPB dan rapat PRD dan KNPB se-Papua yang dilaksanakan pada minggu ini. Perwakilan PRD dan KNPB wilayah sudah mulai berdatangan sejak kemarin, Rabu (18/1). Terlihat Ketua PRD Ha Anim Sdri Pangkresia Yeem sudah mendarat di bandara Sentani tanggal 18 Januari pagi kemarin. Rapat kali ini dilaksanakan di daerah Perumnas III Waena juga. Pasalnya dalam rapat PRD dan KNPB se-Papua kali ini ada beberapa KNPB wilayah yang tidak datang menghadiri rapat.

KNPB wilayah yang tidak hadir dalam rapat PRD dan KNPB se-Papua ini merupakan KNPB wilayah yang tidak mendapat bantuan dari KNPB pusat pimpinan Victor Yeimo. Pasalnya pada tanggal 19 Desember 2016 lalu telah dilaksanakan Demo KNPB di berbagai wilayah untuk memberikan dukungan kepada ULMWP pada KTT MSG yang isunya dilaksanakan tanggal 20 Desember 2016. Dalam demo yang dilaksanakan KNPB tersebut, telah dilaksanakan pembubaran oleh Aparat kepolisian karena demo tersebut tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian daerah setempat.

Tidak hanya pembubaran massa pada saat aksi demo KNPB pada tanggal 19 Desember tersebut, tetapi di beberapa daerah pembubaran massa oleh pihak Kepolisian tersebut berakhir dengan penangkapan beberapa aktivis KNPB yang diduga sebagai provokator dan terkena pasal dugaan makar. Beberapa aktivis KNPB ditangkap dan ditahan di kantor polisi daerah dan dilaksanakan pemerikasaan terhadap mereka.

Para aktivis KNPB yang ditangkap itu merasa sangat kecewa karena tidak ada bantuan dari KNPB Pusat. Mereka merasa ditinggalkan, saat mereka dalam situasi yang sulit dan susah tidak ada satu pun pihak KNPB Pusat yang menolong mereka, padahal apa yang mereka lakukan adalah atas perintah dari KNPB Pusat.

“Sa kecewa dengan KNPB Pusat, tong di sini berjuang susah payah, merencanakan dan menyiapkan aksi Demo tanggal 19 Desember, tapi begitu tong ditangkap oleh aparat, KNPB Pusat tra ada yang tolong, hilang, lari dan lepas tangan semua. Tra ada tanggung jawab” pungkas Simeon Daby, Ketua KNPB Wamena pada pertemuan antara pihak KNPB dan PRD dengan perwakilan 3 Fraksi yang bergabung di bawah ULMWP (PNWP, NRFPB dan WPNCL) di Sekretariat KNPB Jln. Irian Atas belakang Tongkonan tanggal 24 Desember 2016 lalu.

baca juga : KNPB dan PRD Wamena kecewa, mereka tentang dan lawan ULMWP

Dan hal yang paling mengesalkan adalah saat semua orang dalam kesulitan, Victor Yeimo selaku ketua KNPB Pusat malah pergi untuk mengikuti pertemuan MSG tanpa memberitahukan kepada KNPB wilayah. Seakan-akan dia lepas tanggung jawab dan melarikan diri ke luar negeri karena sebenarnya KTT MSG tanggal 20 Desember 2016 itu pun tidak ada. Melihat kinerja dan perilakunya tersebut, KNPB wilayah akan memaksa turun Victor Yeimo dari Ketua KNPB Pusat.

Goliat Tabuni dikudeta, Lekagak dan Enden angkat bicara

Merasa ada kelompok yang berkhianat dan akan mengkudetanya, Panglima Tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jenderal Goliat Tabuni angkat bicara. Hal itu menyusul keterangan beberapa petinggi OPM yang menyatakan akan menyerang Indonesia, padahal dia tak pernah memerintahkan atau mengatakan semacam itu.

"Tidak ada rencana menyerang Indonesia, dan saya sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan hal itu di awal tahun ini," kata Goliat Tabuni saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada Kamis, 12 Januari 2017.

Rencana itu, katanya, tidak benar dan sama sekali bukan keterangan resmi OPM. "Itu omong kosong. Pernyataan itu hanya dikeluarkan kelompok yang ingin menggantikan saya," ujarnya.

Goliat menuding kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib, Enden Wanimbo, dan Puron Wenda yang mengeluarkan pernyataan itu dengan mengatasnamakan Panglima Tertinggi TPN OPM. "Mereka mau jabatan saya, yakni menjadi Panglima Tertinggi OPM," ujarnya.

Lekagak Telenggen

Pergerakan Papua Merdeka memang telah terpecah, Lekagak Telenggen kini tidak sejalan lagi dengan Goliat Tabuni, mereka sudah tidak sepaham tentang pergerakan papua merdeka. Bahkan disebutkan dalam wawancara khusus ini bahwa tidak perlu dengar lagi kata-kata Goliat Tabuni, karena Goliat sudah tua dan otak terbelakang.

Di tempat lain, Enden Wanimbo geram atas sikap Goliat Tabuni yang membantah berita tentang pernyataan perang terhadap Indonesia. Enden berpendapat bahwa Goliat Tabuni sudah tidak sejalan lagi dengan ideologi dan simbol awal Papua merdeka.

Enden Wanimbo

Enden menuding Goliat sudah mengubah ideologi dan simbol gerakan yang bertentangan dengan garis perjuangan Papua Merdeka. "Itu yang kami tidak setuju dengan orang tua Goliat Tabuni; dia ubah ideologi dan simbol-simbol perjuangan," ujarnya.

Enden juga mengklaim bahwa sekarang yang menjabat Panglima Tertinggi OPM adalah Puron Wenda. "Sekarang Puron yang Panglima semua wilayah OPM. Goliat Tabuni hanya pegang wilayah Tingginambut, sedangkan saya wilayah Lapago," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pastor Yohanes Jonga kepada TabbloidJubi. Pastor Jonga menyebutkan justru kelompok OPM yang berbahaya saat ini adalah Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Kabupaten Lanny Jaya. Pastor yang mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien 2009 lalu ini juga menyebutkan bahwa kekuatan OPM saat ini terus pecah dan mengecil. Apalagi diantaranya kelompok OPM sudah kesulitan untuk memberikan dukungan satu dengan yang lainnya.

Sekjen PRD Manokwari kecewa, KNPB tidak peduli saat Dirinya Sakit Parah

Rafael Natkime, kondisi sebelum sakit (kiri) dan saat sakit (kanan)

Sungguh ironis nasib Rafael Natkime, Sekjen PRD Manokwari tersebut mengalami sakit dengan luka busuk di wajahnya. Tidak ada satupun rekan-rekannya di KNPB maupun PRD yang membantu dan menolongnya, padahal dirinya adalah orang yang selalu aktif dan pelopor kegiatan di kedua organisasi itu dan NRFPB.

Minggu (15/1) telah dilaksanakan wawancara khusus kepada Sekjen  Parlemen Rakyat Daerah ( PRD ) wilayah Manokwari Rafael Natkime. Saat ditemui, Rafael sedang dalam kondisi sakit parah, hampir separuh wajahnya dipenuhi luka seperti borok.

“Sa mulai sakit tanggal 20 Desember, Sa pu wajah gatal-gatal, terus saya berobat ke dokter umum, sa disuntik dan dikasih obat, tapi malah jadi seperti ini” Rafael menjelaskan awal penyakitnya.

Rafael Natkime menderita sakit gatal di wajah sejak tanggal 20 Desember 2016 lalu. Karena tidak kunjung hilang rasa gatalnya tersebut, kemudian dia berobat ke dokter umum. Rafael mendapat penanganan awal dari Dokter umum tersebut, dia diberikan suntikan dan obat oleh dokter umum tersebut. Selang 2 hari kemudian, keadaan wajahnya tidak membaik juga, tetapi malah muncul luka-luka seperti terbakar dan menyebar ke seluruh wajah. Karena tidak mempunyai uang untuk berobat Rafael Natkime tidak ke dokter spesialis kulit sehingga penyakitnya semakin parah.

Sampai saat ini Rafael masih sedang dalam keadaan sakit dan bingung bagaimana caranya menyembuhkan penyakitnya karena dirinya tidak mempunyai uang untuk berobat. Di sela-sela menahan rasa sakit, malu dan sedihnya, dia sungguh merasa sangat kecewa. Pasalnya dia sudah mulai sakit sejak hampir sebulan yang lalu, tapi tidak ada satu pun rekan-rekan dari KNPB yang datang untuk menjenguk apalagi membantunya. Rafael merasa tidak mendapatkan perhatian dari rekan-rekannya di KNPB padahal dirinya selalu bekerja keras dan bersama-sama di organisasi tersebut.

“Sa sangat kecewa dengan teman-teman di KNPB dan PRD, dong tra peduli dengan saya, dong hanya kumpul kalo ada uang saja, tra ada uang dong bubar masing-masing” ungkapnya kecewa.

baca juga : Jangan rusak kami anak Papua dengan Uang!!!

Rafael Natkime merupakan orang yang selama ini mengatur kegiatan kegiatan KNPB wilayah Manokwari dan sering berkoordinasi dengan NRFPB dalam beberapa kegiatan terkait HAM. Rafael termasuk orang yang aktif dan pelopor kegiatan di KNPB. dengan kejadian ini dia baru sadar, bahwa selama ini hanya dia yang berpikir tentang KNPB, sedangkan yang lainnya hanya ikut-ikutan saja, terbukti saat ini ketika dia mengalami musibah tidak ada satu pun anggota KNPB yang datang membantu dirinya. Semuanya mengurusi hidupnya masing-masing, seakan-akan tidak tahu-menahu dan acuh tak acuh.

artikel terkait : Mata Pencaharian KNPB adalah Demo, tra ada uang tra ada demo...

Dalam keadaan seperti itu Rafael Natkime sempat putus asa karena tidak satupun anggota dari KNPB yang peduli dengan kesusahannya. Saat ini Rafael berada di Kp. Kwawi Jl. Pasir Putih Manokwari dan dalam penyembuhan.

TPN OPM TERPECAH !!!

Pergerakan Papua Merdeka telah terpecah, Lekagak Telenggen kini tidak sejalan lagi dengan Goliat Tabuni, mereka sudah tidak sepaham tentang pergerakan papua merdeka. Bahkan disebutkan dalam wawancara khusus ini bahwa tidak perlu dengar lagi kata-kata Goliat Tabuni, karena Goliat sudah tua dan otak terbelakang. untuk lebih jelasnya, dengar dan simak rekaman wawancara khusus dengan Lekagak Telenggen ini.

Untuk membantah pernyataan Lekagak telenggen di atas serta berita tentang 7 point pernyataan Goliat Tabuni yang salah satu nya menyatakan Perang melawan militer Indonesia yang telah tersebar tanggal 8 Januari 2017 di media sosial, Goliat Tabuni mengkonfirmasi dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan statement itu. Goliat menuduh Lekagak Telenggen dan teman-temannya yang mengeluarkan pernyataan itu dan mengatasnamakan dirinya (Goliat Tabuni). Dalam rekaman wawancara langsung dengan Goliat Tabuni ini disebutkan pula bahwa Lekagak berusaha merebut jabatan Panglima Tinggi OPM dari Goliat Tabuni dan menjelek-jelekkan Goliat dari belakang. Dengar dan simak rekaman wawancara ini...

Goliat Tabuni marah, Juru Bicara OPM sebar berita bohong!!!

Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni

Panglima Tinggi OPM Goliat Tabuni murka karena telah tersebar berita bohong tentang pernyataan perang yang mengatasnamakan dirinya kepada Indonesia. Telah dilaksanakan konfirmasi langsung terhadap kebenaran berita tersebut kepada Goliat Tabuni via telp pada hari Kamis (12/1) kemarin.

Sebby Sambom, Juru Bicara Internasional OPM, merilis siaran pers mengatasnamakan sang Panglima Tertinggi, Jenderal Goliat Tabuni, mengenai ancaman perang terbuka terhadap militer Indonesia pada 19 Desember 2016. Goliat menegaskan tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu, dan bahkan tidak pernah memerintahkan Sebby membuat ultimatum kepada Indonesia.

Goliat, saat dikonfirmasi pada Kamis, 12 Januari 2017, menuding Sebby merilis siaran pers tanpa koordinasi. "Dia (Sebby Sambom) itu orang Mamberamo, tidak boleh keluarkan pernyataan sembarangan." Dia bahkan mencurigai ada kelompok di dalam OPM yang berniat mengganti atau mengkudetanya sebagai Panglima Tertinggi OPM.

Sebby Sambom, Juru Bicara Internasional OPM

Sebby menyerang balik Goliat. Dalam organisasi nasional untuk perjuangan Papua Merdeka, katanya, tidak ada pembedaan wilayah pegunungan atau pantai. "Semua yang berjuang untuk Papua Merdeka adalah satu," ujarnya.

Dia mencurigai pernyataan Goliat itu sebenarnya dibuat Anton Tabuni, karena tak mengesankan karakter asli Goliat. Lagi pula, dia menegaskan langkahnya merilis siaran pers itu didasarkan keputusan forum tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

"Maka tidak ada niat oleh siapapun untuk menggantikan posisi Panglima Tinggi OPM. Kecuali Konferensi Tahunan TPNPB bisa buat apa saja, artinya mengganti panglima atau tidak," kata Sebby.

Sebby mengingatkan, dia ditunjuk sebagai Juru Bicara Internasional OPM berdasarkan surat mandat 16 September 2006. Goliat pun pernah memberikan surat mandat untuk melakukan langkah-langkah diplomasi luar negeri pada Mei 2011, kala itu dia masih dipenjara.

"Kalau saja Goliat Tabuni menyangkal, berarti itu beliau tipu diri sendiri, karena saya yang mengangkat nama Goliat Tabuni di seluruh dunia. Saya pikir, hal itu yang bicara Anton Tabuni, bukan Goliat Tabuni," ujarnya.

Panglima OPM Goliath Tabuni Bantah Keluarkan Pernyataan Perang Terbuka 

Panglima TPN/OPM Goliath Tabuni membantah adanya pernyataan dirinya yang menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia dengan memerintahkan kepada kelompoknya untuk mengangkat senjata melawan militer Indonesia untuk Papua merdeka seperti yang dimuat salah satu media nasional pada Minggu, 08 Januari 2017 lalu.

Goliath Tabuni yang dihubungi Detik.com dari Jayapura melalui telepon selularnya mengakui dirinya saat berada di Tinggineri, Ditsrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua dan tidak pernah mengeluarkan penyataan seperti yang dimuat di media itu.

“ Saya ada di Tinggineri, saya tidak ada memberikan pernyataan untuk melakukan perang senjata, karena perjuangan Papua merdeka sudah kami sampaikan di PBB. Kami hanya menunggu pertolongan Tuhan untuk Papua merdeka,” katanya melalui telepon selularnya, Rabu (11/1/2017).

Goliath Tabuni juga mengatakan, kalau perjuangan yang dilakukan kelompok Lekagak telenggen, Militer Murib, Enden Wanimbo dan KNPB hanya untuk mencari uang. Tidak benar untuk perjuangan Papua merdeka. “ Kalau perjuangan Papua merdeka harus dilakukan dari hutan. Kelompok KNPB itu anak-anak sekolah,” katanya.

Goliath Tabuni juga membatah kalau dirinya ikut hadir dalam acara 1 Desember di Kayawage dan mengeluarkan pernyataan. “ Saya tidak ikut acara 1 Desember di Kayawage.   Saya ada di Tinggineri jadi masalah ada pernyataan itu saya tidak tau,” katanya.

Sebagai Panglima tertinggi TPN-OPM, Goliath Tabuni mengakui bahwa dirinya sejak tahun baru ini belum pernah mengeluarkan statemen apapun.  “ Selama tahun baru ini saya belum pernah mengeluarkan statemen. Jadi semua berita yang dikeluarkan atas nama saya itu tidak ada,” katanya.

Bahkan dirinya mengakui kalau ada kelompok-kelompok lain yang menyatakan diri untuk perjuang kemerdekaan Papua, dirinya tidak mengakui karena perjuangan yang dilakukan  kelompoknya adalah murni tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. “ Kami telah berjuang sejak 1961 untuk kemerdekaan Papua barat sebagai negara berdaulat penuh, dan sampai sekarang kami tetap berjuang dengan meminta dukungan negara Salomon dan Australia melalui keondoan atau budaya  yang sudah terdafatar di PBB,” ujarnya.  

sumber : Detik.com

Goliat Tabuni, “Saya tidak pernah nyatakan perang, itu akal-akalan Lekagak saja”

Goliat Tabuni

Telah beredar kabar yang dimuat oleh media online Gatra bahwa Panglima Organisasi Papua merdeka (OPM) Goliat Tabuni menyatakan perang dengan Indonesia pada Minggu (8/1) kemarin.

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Kelompok Sipil Bersenjata Papua yang menyebut diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan perang pada pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Goliath Tabuni di markas mereka di Kwiyawagi, Papua Barat. “Kami nyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua merdeka,” kata Goliath Tabuni lewat siaran pers yang diterima GATRA.

Menurut informasi yang diterima oleh Gatra pada waktu itu adalah pernyataan tersebut disampaikan pada upacara dan rapat gabungan 7 KODAP di Markas KODAP Kuyawage Papua Barat tanggal 19 Desember 2016. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Lekagak G. Telenggen, selaku Panitia Penyelenggara kegiatan, di panggung dalam upacara bendera.

Setelah dikonfirmasi oleh tim redaksi, pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Goliat Tabuni yang berhasil kami hubungi via telepon selular. Goliat yang saat dihubungi sedang berada di Tinggi Neri sangat terkejut setelah mengetahui adanya upacara dan rapat yang dilaksanakan di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya. Goliat tidak menghadiri rapat itu dan tidak setuju atas hasil rapat itu.

Lekagak Telenggen

Ia membantah telah memimpin pertemuan tersebut dan mengatakan ini adalah ulah dari Lekagak Telenggen yang sejak lama berbeda pendapat dengan dirinya.

“Saya tidak pernah keluarkan pernyataan perang, itu hanya tipu-tipu Lekagak saja supaya dapat uang dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Goliat bahwa Lekagak memiliki paham yang berbeda dengan dirinya. Ia sendiri tidak setuju dengan adanya pengibaran Bintang Kejora yang sering dilakukan oleh kelompok Lekagak dan KNPB saat berdemo di Jayapura dan daerah lain.

Jangan Rusak Kami Dengan Uang

Kami anak Papua dan kami adalah anak bangsa Indonesia, jangan pernah beranggapan bahwa kami berbeda dari anak Indonesia lainnya. Negeri kami memang jauh diujung timur Indonesia, namun hati kemi tetaplah menyatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sering kali dalam media cetak ataupun media elektronik (televisi, radio) serta media sosial lain nya diberitakan bahwa konflik yang sering terjadi di tanah Papua itu merupakan kemauan dari anak-anak Papua yang ingin melepas Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kenyataannya tidak seperti itu.

Sebagian besar anak-anak asli Papua dihasut oleh rayuan orang asing yang masuk ke negeri kami. Mereka sering menjanjikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Papua jika Papua bisa terlepas dari NKRI. Oleh karena itu, masyarakat Papua yang merasa terjanjikan oleh janji palsu tersebut terhasut dan menjadi pemberontak serta memiliki paham yang menjadi berseberangan dengan Merah Putih.

Uang bukanlah segalanya bagi kami jika dibandingkan dengan keutuhan NKRI. Mungkin mereka yang berseberangan dengan NKRI merasa bangga jika bisa merekrut anak-anak Papua yang belum tau apa-apa tentang keutuhan wilayah NKRI yang sebenarnya.

Ingatlah bahwa keutuhan suatu negara tidak bisa dibayar dengan apapun, dan kesetiaan kepada negara tak dapat dibeli dengan uang. Jadi jangan pernah menipu dan menghasut kami anak-anak Papua untuk memerdekakan Papua di dalam NKRI dengan rupiah.