Pimpinan Gereja Se-Papua Kecam KNPB yang Mempolitisasi Umat dalam Kegiatan Ibadah

Pdt Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua)

Komite Nasional Papua Barat (KNPB), selalu memprovokasi masyarakat Papua dengan dalih mengajak Masyarakat Papua untuk melakukan ibadah syukur, karena dengan ajakan doa syukur inilah KNPB  dapat  menutupi kebejatan dan kejahatannya tersebut. KNPB, UMLWP dan NRFPB merupakan organisasi terlarang, Ilegal dan sumber konflik di tanah Papua. Rangkaian kejahatan sepertinya sudah direncanakan untuk memberikan teror dan ketidaknyamanan terhadap Masyarakat Papua. Ketenangan dan kedamaian semakin tergerus oleh ulah sekelompok orang yang haus akan kekuasaan, jabatan dan memperkaya diri.

Sebagai tokoh Agama yang tinggal di Tanah Papua, setiap hari menyaksikan dari dekat hiruk-pikuk gejolak politik terkait masalah Papua, kami sangat merasakan dan bisa menangkap sinyal-sinyal kegelisahan warga Papua terhadap kondisi ini.

Kegelisahan itu tampak dari sejumlah Pimpinan Gereja-Gereja di Papua, hal ini karena terjadinya pergeseran fungsi gereja. Gereja yang seharusnya bicara soal firman Tuhan melainkan penuh dengan muatan  kepentingan politik segelintir orang dan Organisasi ilegal seperti KNPB yang memiliki ambisi pribadi.

Fungsi Gereja sebagai tempat Persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib (I Petrus 2:9-10) atau persekutuan orang-orang percaya bisa ternodai dengan keinginan sekelompok orang dengan membawa nama tuhan dan menjual ajaran demi kepentingannya. Hal ini menjadi sesuatu yang keliru dan sangat salah dimata Tuhan.

Mengingat doa merupakan hal yang suci, maka kami sebagai Pimpinan gereja di seluruh tanah Papua tidak mau menodai doa tersebut dengan kepentingan politik sesaat. Oleh sebab itu kami menolak keras keterlibatan dan menjual nama ajaran firman Tuhan untuk dipolitisasi. Biarkan ajaran ini tetap memberikan penerangan bagi umat Kristiani.

Untuk itu pimpinan gereja mengingatkankan KNPB agar tidak melibatkan gereja dan jemaat untuk kepentingan politik KNPB. Bapak Socrates SY dan Pendeta Don Flasy menghimbau jangan mencampur adukkan kegiatan agama dengan politik duniawi. Jangan sampai umat Tuhan resah dan hilang kepercayaan terhadap pimpinan gereja.

Pimpinan gereja seluruh Papua menyatakan dan menghimbau kepada seluruh rakyat Papua jangan mau terlibat dan terhasut oleh kepentingan politik KNPB yang selalu menebar kebohongan dan mengajak masyarakat untuk berbuat yang tidak benar, dan hal ini melanggar ajaran Firman TUHAN. Mari selamatkan Papua dari pengaruh buruk KNPB. Jangan sampai anak cucu kita menjadi liar, terjerumus dan suram masa depannya, masa depan ada pada generasi muda yang berbudi luhur, menghormati perbedaan dan bermoral.  Biarkan matahari tetap bersinar di Papua, masyarakat hidup berdampingan dengan damai dan tentram.

                                                                  

Ryamizard: Australia minta maaf soal insiden Pelatih Bahasa

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku sudah dihubungi oleh Menhan Australia Marise Payne. Ryamizard menyebut kepala sekolah bahasa di Perth, Australia bahkan sudah diberikan hukuman.

"Pada prinsipnya ini bukan kebijakan mereka, mereka menyesali apa yang terjadi dan menindak tegas sampai tuntas, jadi kepala sekolah bahasanya diskorsing. Dia minta maaf, sudah menghukum kepala sekolah dengan diskors, tegas itu tindakannya," ungkap Ryamizard di Kantor Kemenhan Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (5/1/2017).

Ia mengatakan, Menhan Australia meminta maaf atas apa yang terjadi. Ryamizard pun meminta agar kejadian ini jangan sampai terulang kembali.

"Saya bilang apa tugas kita ke depan tugas kita tetap bersahabat, latihan dan yang lainnya tetap dilakukan, tugas kita terbesar adalah memberikan pengertian kepada prajurit, Menhan Australia memberitahukan ke prajuritnya kita bersabahat. Jadi jangan menyinggung hal-hal yang sensitif dan akan menimbulkan kebencian negara, ke depan hal itu tidak boleh terjadi," papar dia.

Ryamizard mengaku Menhan Australia menerima apa yang diminta oleh Indonesia agar kejadian tersebut tidak kembali terulang.

"Mereka terima itu, kita akan buktikan itu ke depan. Kita perang mati untuk negara ya, tapi kalau karena kecil-kecil mau perang itu untuk apa gunanya. Yang penting kita perbaiki, mereka sudah meminta maaf dan sudah menghukum kepala sekolahnya," ucap dia.

Ryamizard menjelaskan, kasus ini sudah dalam penyelidikan tahap akhir. Dan perwira Australia juga sudah diberikan sanksi.

"Penyelidikan terhadap kasus ini sudah memasuki tahap akhir dan oknum pertama perwira Australia yang terlibat akan diberikan sanksi yang berat terutama masalah administrasi (oleh pihak Australia)," kata dia.

"Kemudian menghentikan sementara pelatihan dan pendidikan bahasa di sekolah bahasa pangkalan militer di Perth sambil dilakukan investigasi secara lengkap serta komandan sekolah itu diskorsing, kepala sekolah diskorsing, berat itu. Jadi kita hormatilah apa yang dilakukan," pungkas Ryamizard.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Wuryanto memastikan kabar terkait penghentian sementara kerja sama militer dengan Australian Defences Forces (ADF). "Betul (ditunda)," sebut Wuryanto.

Menurut dia, ada alasan khusus kenapa Indonesia memutuskan penundaan kerja sama, yakni terkait hal teknis. "(Penundaan) hanya soal masalah teknis," sebut dia.

Wuryanto menambahkan, belum bisa memastikan kapan kerja sama ini akan kembali terjalin. Namun, jika permasalahan teknis sudah bisa diselesaikan maka sesegera mungkin pembicaraan mengenai lanjutan kerja sama akan diteruskan.

Artikel Asli

NICOLAAS JOUWE, KISAH PERTOBATAN PENDIRI OPM KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI

Nicolaas Jouwe, Pendiri Organisasi Papua Merdeka-OPM

"Belanda pernah mengatakan kepada saya bahwa Hindia Belanda merupakan satu-satunya harapan bagi Belanda sebagai pemasok kebutuhan bahan mentah bagi industrinya." (Nicolaas Jouwe, Pendiri Organisasi Papua Merdeka-OPM)

Buku  karya Nicolaas Jouwe bertajuk : Kembali ke Indonesia : Langkah, Pemikiran dan Keinginan ini berkisah tentang seorang pria berusia 89 tahun, yang dulunya merupakan salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bukan itu saja. Melalui penuturan Jouwe lewat buku ini, terungkap serangkaian fakta-fakta yang membuktikan adanya konspirasi internasional di balik gagasan menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Buku ini memulai dengan satu pernyataan menarik dari Jouwe, sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus pertobatan atas langkah yang diambilnya kala itu.

"Saya pribadi menilai pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI," begitu tukas Jouwe.

Nicholaas Jouwe lahir di Jayapura pada 24 November 1923. Melalui penuturannya dalam buku ini, yang sayang sekali diterbitkan dengan teknik penyuntingan (editing) yang sangat kacau dan tidak sistematis, Jouwe mulai menetap di Belanda pada 1961. Pada saat Indonesia di bawah pemerintahan Bung Karno, sedang gencar-gencarnya memperjuangkan kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun Jouwe yang waktu itu masih muda belia, justru berpihak pada pemerintah kolonial Belanda, dan bersama beberapa temannya mendirikan Gerakan Operasi Papua Merdeka yang kemudian disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena Belanda menjanjikan Jouwe untuk menjadi Presiden Papua jika kelak sudah merdeka.

Bahkan Jouwe lah yang membuat bendera Bintang Kejora yang pertama kali dikibarkan pada 1 Desember 1961. “Pada saat itu saya adalah salah satu anggota Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad) yang konon dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan saya terpilih secara demokratis di seluruh wilayah Papua,” begitu menurut penuturan Jouwe.

Menurut Jouwe yang notabene merupakan pelaku sejarah terbentuknya OPM, peristiwa 1 Desember 1961 itulah yang seringkali dijadikan dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah ada tetapi dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat dan juga Negara Kolonial Belanda.

Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969

Tentu saja versi OPM ini merupakan pemutar-balikan fakta dan kenyataan. Padahal melalui kesaksian Jouwe setelah kembali ke Indonesia pada 2009, 2/3 negara anggota dalam Sidang Umum PBB menerima hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, sehingga suka atau tidak suka, bangsa Papua telah menjadi bagian resmi dari NKRI.

 

Mencium tanah saat tiba di Sentani, Papua

Dan ini pula yang jadi dasar Jouwe memutuskan kembali pulang ke Indonesia. Karena menurut pandangannya, bahwa upaya pemisahan diri Papua dari NKRI sangat bertentangan dengan sejarah.

  

Salah satu bentuk pertobatan Jouwe ketika kembali bergabung dengan NKRI adalah sumbangannya dalam membentuk opini baru kepada masyarakat terhadap sejarah Papua masuk dalam orbit penjajahan Belanda.

Sejarah penjajahan Belanda bermula pada 1928 ketika Ratu Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Marcus dari Hindia Belanda di Batavia untuk melakukan aneksasi Papua Barat yang meliputi wilayah tersebut.

Pada 1928 ada daerah Jerman di Pasifik yang berbatasan dengan Belanda. Papua kemudian dianeksasi menjadi daerah dari Kerajaan Belanda sekaligus dimasukkan ke dalam daerah koloni Hindia Belanda. Sejak saat itu, Papua dinyatakan sebagai daerah milik Belanda. Sehingga Hindia Belanda memiliki wilayah jajahan dari Sabang sampai Merauke.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda menolak melepaskan sebagian wilayah Hindia Belanda, dan membagi jadi dua bagian: Sebagian dari Sorong sampai dengan yang sekarang disebut Jayapura, satu bagian lagi dari Sabang sampai Maluku yang diakui Belanda sebagai Indonesia.

New York Agreement 15 Agustus 1962

Menurut pandangan Jouwe yang tidak dipahami anak-anak Muda Papua sekarang, Papua sejatinya sudah masuk Indonesia secara resmi melalui New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di mana dinyatakan bahwa Belanda harus serahkan West Papua kepada Indonesia.

Dengan demikian, niat baik Jouwe untuk bertemu masyarakat Papua dan menjelaskan sejarah ini, patut kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena secara gamblang Jouwe mengatakan, hanya melalui cara inilah penderitaan masyarakat Papua akibat hasutan kelompok tertentu dapat segera diakhiri.

Menarik, karena pastilah yang dimaksud Jouwe kelompok tertentu adalah para elit OPM, yang notabene Jouwe adalah salah satu pendiri dan perintisnya.

Artikel asli